Home / Artikel Pendidikan

Senin, 4 Maret 2024 - 13:32 WIB

Soal Evaluasi MOOC dan Pembahasan Jawabannya

Selamat datang di website dikdasmen info yang menyajikan latihan soal dan pembehasan jawaban untuk MOOC (Massive Open Online Course) Program Pembelajaran dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Soal ini disusun dengan tujuan untuk memberikan peserta kursus kesempatan untuk menguji pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari serta memperkuat pemahaman mereka melalui pembahasan jawaban yang mendalam.

Latihan soal yang disajikan dalam situs ini mencakup berbagai topik yang relevan pada strategi pembelajaran, pengembangan profesional, evaluasi pembelajaran, dan berbagai konsep penting lainnya. Setiap soal dirancang untuk mencerminkan tingkat kesulitan yang bervariasi, sehingga peserta dapat menguji pemahaman mereka dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan.

Pembahasan jawaban yang diberikan tidak hanya menyediakan solusi yang tepat, tetapi juga memberikan penjelasan yang mendalam tentang konsep-konsep yang terlibat. Melalui pembahasan ini, diharapkan peserta dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pemahaman mereka, memperbaiki kesalahan, dan memperluas pengetahuan mereka Program Pembelajaran dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Saya berharap buku latihan soal dan pembehasan jawaban ini akan menjadi sumber yang bermanfaat bagi peserta  MOOC  dalam mempersiapkan diri untuk evaluasi dan mengokohkan pemahaman mereka tentang pembelajaran dan pengembangan profesional. Selamat belajar dan semoga sukses!

Soal Evaluasi MOOC dan Pembahasan Jawabannya

1. Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN yaitu sebagai berikut kecuali…

a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

d. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

Jawaban dan pembahasannya soal no. 1

# Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pilihan ini bertentangan dengan prinsip integritas dan kepatuhan terhadap hukum yang menjadi prinsip utama dalam kode etik dan perilaku ASN. Seorang ASN diharapkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh perintah atasan yang bertentangan dengan hukum. Melaksanakan perintah yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan dapat merugikan pihak lain serta merusak reputasi ASN itu sendiri.

# Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika yang penting dalam pelaksanaan tugas seorang ASN. Jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi adalah hal-hal yang diharapkan dari seorang ASN dalam menjalankan tugasnya. Kehadiran ASN yang jujur dan bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan.

# Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

Hal ini merupakan bagian dari prinsip pelayanan publik yang baik. Seorang ASN diharapkan melayani masyarakat dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, sehingga memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat.

# Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

Prinsip ini menekankan pentingnya pelaksanaan tugas dengan cermat dan disiplin. Seorang ASN diharapkan melaksanakan tugasnya dengan teliti, cermat, dan disiplin agar hasil kerjanya berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Jadi, dari keempat pilihan tersebut, pilihan yang tidak sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN adalah pilihan a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan karakteristik nilai dasar orientasi mutu :

a. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer/klien

b. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik berkaitan baik berkaitan dengan pergeseran maupun perkembangan teknologi

c. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan

d. Melakukan peningkatan jumlah produksi layanan secara terus- menerus
Jawaban dan pembahasannya sosl no. 2

# Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer/klien

Pernyataan ini mencerminkan orientasi mutu yang fokus pada kepuasan pelanggan atau klien. Fokus utama dari nilai dasar orientasi mutu adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, organisasi berupaya untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan memperoleh reputasi yang baik di pasar.

# Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi baik berkaitan dengan pergeseran maupun perkembangan teknologi

Karakteristik ini mencerminkan pentingnya adaptabilitas dan responsivitas terhadap perubahan. Dalam konteks orientasi mutu, organisasi perlu mampu mengikuti pergeseran tren dan perkembangan teknologi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan tetap relevan dan kompetitif. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan merupakan aspek penting dalam menjaga mutu secara berkelanjutan.

# Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan

Pernyataan ini menekankan pada pendekatan yang sistematis dan inovatif dalam memecahkan masalah serta pengambilan keputusan. Dalam konteks orientasi mutu, organisasi perlu mengadopsi pendekatan ilmiah untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi penyebab akar, dan mengembangkan solusi yang efektif. Selain itu, inovasi juga menjadi kunci untuk terus meningkatkan mutu produk atau layanan.

# Melakukan peningkatan jumlah produksi layanan secara terus-menerus

Pernyataan ini tidak sepenuhnya mencerminkan nilai dasar orientasi mutu. Orientasi mutu lebih fokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan, bukan hanya pada peningkatan jumlah produksi. Meskipun peningkatan jumlah produksi mungkin penting dalam beberapa konteks, namun fokus utama orientasi mutu adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi.

Jadi, dari keempat pilihan tersebut, yang tidak merupakan karakteristik nilai dasar orientasi mutu adalah pilihan d. Melakukan peningkatan jumlah produksi layanan secara terus-menerus.

3. Hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali :

a. Bertanggung jawab

b. Oportunis

c. Andil

d. Inovatif

Jawaban dan pembahasannya soal no. 3

Akuntabilitas adalah konsep yang menekankan pada kewajiban seseorang atau suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perilaku aparat, akuntabilitas menuntut beberapa aspek tertentu:

# Bertanggung jawab: Perilaku aparat yang bertanggung jawab menunjukkan kesediaan untuk menerima konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil. Mereka mengakui tanggung jawab atas tindakan mereka dan siap untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan jika terjadi.

# Andil: Perilaku aparat yang andil mencerminkan keterlibatan aktif mereka dalam mencapai tujuan organisasi atau dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka berkontribusi secara positif dan proaktif dalam mencapai hasil yang diinginkan.

# Inovatif: Akuntabilitas juga mengharapkan agar aparat dapat mengembangkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan atau meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas mereka. Kemampuan untuk berinovasi merupakan aspek penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas organisasi.

Namun, yang tidak diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku oportunis. Perilaku oportunis mencerminkan sikap yang mencari keuntungan pribadi atau memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Perilaku oportunis bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang menuntut kesetiaan dan dedikasi terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi

4. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah :

a. Untuk meningkatkan citra positif pimpinan

b. untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan

c. Untuk memenuhi yang dimandatkan peraturan perundang-undang

d. Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat

Jawaban dan pembahasannya soal no. 4

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa individu atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, atau kinerja mereka sesuai dengan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ini mencakup kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta memenuhi standar etika dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Meskipun meningkatkan citra positif pimpinan (a) dan memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan (b) mungkin merupakan hasil yang diinginkan dari penerapan akuntabilitas, namun tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, tujuan untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat (d) lebih merupakan efek dari penerapan akuntabilitas yang baik daripada tujuan utamanya. Akuntabilitas yang baik dapat mengurangi risiko tuntutan hukum atau tuntutan dari masyarakat, namun bukanlah tujuan utamanya.

5. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk terus memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintah (Pegawai ASN) kepada publik, antara lain kecuali…

a. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya

b. Merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan

c. Memahami karakter pelanggan yang akan dilayani

d. Mengutamakan produktivitas kinerja
Jawaban dan pembahasannya soal no. 5

# Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya: Penting bagi aparatur penyelenggara pemerintah untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya agar dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada publik. Dengan memiliki kompetensi yang sesuai, pegawai ASN dapat melakukan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

# Merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan: Perencanaan target mutu layanan membantu pegawai ASN untuk memiliki panduan dalam memberikan layanan yang berkualitas. Dengan menetapkan target mutu, mereka dapat mengukur kinerja mereka dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

# Memahami karakter pelanggan yang akan dilayani: Memahami karakter pelanggan membantu pegawai ASN untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Dengan memahami karakter pelanggan, pegawai ASN dapat menyesuaikan pendekatan dan layanan mereka agar lebih efektif dan memuaskan.

# Mengutamakan produktivitas kinerja: Mengutamakan produktivitas kinerja bukanlah langkah yang tepat untuk memperbaiki mutu layanan kepada publik. Meskipun produktivitas penting, namun fokus utama dalam upaya meningkatkan mutu layanan seharusnya adalah pada kualitas layanan yang diberikan, bukan hanya pada produktivitas kerja.

6. PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali :

a. Mengedepankan kepentingan publik

b. Integritas

c. Imparsial

d. Intoleransi keberagaman
Jawaban dan pembahasannya soal no. 6
    1. Mengedepankan kepentingan publik: Seorang PNS yang mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas diharapkan untuk selalu mengutamakan kepentingan publik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjaga keadilan serta kesejahteraan masyarakat.
    2. Integritas: Integritas merupakan aspek penting dalam prinsip akuntabilitas. Seorang PNS yang memiliki integritas akan bertindak dengan jujur, adil, dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Mereka akan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi.
    3. Prinsip imparsial: Prinsip imparsial menuntut seorang PNS untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus menangani setiap kasus atau situasi secara objektif tanpa memihak kepada pihak tertentu.
    4. Intoleransi keberagaman: Intoleransi terhadap keberagaman bertentangan dengan nilai-nilai akuntabilitas yang mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan keberagaman. Seorang PNS diharapkan mampu menghargai dan menghormati perbedaan serta keberagaman dalam masyarakat.

7. Alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali:

a. Perencanaan Strategis

b. Alokasi anggaran

c. Kontrak kinerja

d. Laporan kinerja

Jawaban dan pembahasannya soal no. 7
    1. Perencanaan Strategis: Meskipun perencanaan strategis penting dalam mengarahkan tujuan dan arah kerja suatu organisasi, namun tidak secara langsung menjadi alat akuntabilitas birokrasi. Perencanaan strategis lebih berkaitan dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi, sedangkan alat akuntabilitas biasanya lebih menekankan pada pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja.
    2. Alokasi anggaran: Alokasi anggaran adalah salah satu alat akuntabilitas birokrasi yang penting. Melalui proses alokasi anggaran, organisasi atau instansi pemerintah menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya ke berbagai program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.
    3. Kontrak kinerja: Kontrak kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk menetapkan target kinerja, tanggung jawab, dan harapan hasil kerja bagi pegawai atau unit kerja dalam suatu organisasi. Kontrak kinerja membantu dalam memastikan akuntabilitas individu atau unit kerja terhadap pencapaian tujuan organisasi.
    4. Laporan kinerja: Laporan kinerja adalah dokumen yang berisi evaluasi atau pencatatan kinerja suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan kinerja digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mempertanggungjawabkan kinerja, serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

8. Responsibilitas terbagi menjadi dua aspek, yaitu :

a. Responsibilitas perseorangan dan stakeholder

b. Responsibilitas dan stakeholder

c. Responsibilitas perseorangan dan institusi

d. Responsibilitas stake holder dan publik.

Jawaban dan pembahasannya soal no. 8
    1. Responsibilitas perseorangan dan stakeholder: Pernyataan ini memperkenalkan dua aspek tanggung jawab yang berbeda, yaitu tanggung jawab individu atau perseorangan, serta tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder.
    2. Responsibilitas dan stakeholder: Pernyataan ini kurang spesifik karena tidak membedakan antara tanggung jawab perseorangan dan tanggung jawab terhadap stakeholder. Tanggung jawab seringkali melibatkan kedua aspek ini, tetapi mereka mewakili dimensi yang berbeda dari tanggung jawab organisasi atau individu.
    3. Responsibilitas perseorangan dan institusi: Pernyataan ini menyajikan dua aspek tanggung jawab yang jelas, yaitu tanggung jawab individu atau perseorangan, serta tanggung jawab terhadap institusi atau organisasi tempat individu tersebut bekerja atau terlibat.
    4. Responsibilitas stakeholder dan publik: Meskipun publik dapat menjadi salah satu bentuk stakeholder, namun responsibilitas terhadap publik tidak mencakup seluruh konsep tanggung jawab terhadap stakeholder. Responsibilitas terhadap publik mungkin melibatkan aspek tertentu dari tanggung jawab terhadap stakeholder, tetapi tidak mencakup seluruhnya.

9. Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu :

a. Laporan perencanaan instansi

b. Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah

c. Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah

d. Laporan kinerja instansi pemerintah
Jawaban dan pembahasannya soal no. 9
    1. Laporan perencanaan instansi: Laporan ini berkaitan dengan rencana strategis atau perencanaan jangka panjang instansi pemerintah, namun tidak secara khusus merupakan bentuk laporan akuntabilitas kinerja.
    2. Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah: Laporan ini lebih berkaitan dengan proses perancangan struktur organisasi dan prosedur pengelolaan instansi pemerintah, bukan laporan akuntabilitas kinerja yang mencatat pencapaian hasil kinerja.
    3. Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah: Laporan ini berkaitan dengan rencana atau strategi reformasi birokrasi, namun tidak secara khusus mencatat pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas.
    4. Laporan kinerja instansi pemerintah: Ini adalah contoh yang paling sesuai sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi. Laporan kinerja biasanya mencakup pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah, serta penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan.

10. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya :

a. Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda

b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda

c. Melakukan aksi gerakan politikdi bawah tanah

d. Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia

Jawaban dan pembahasannya soal no. 10

Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi berarti melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda dalam rangka mencapai tujuan kemerdekaan. Taktik ini dapat mencakup berbagai strategi diplomasi, negosiasi, atau kesepakatan politik yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia dengan cara damai dan kolaboratif, meskipun pada kenyataannya tidak semua upaya kooperasi dengan Belanda berhasil.

Opsi a. Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda tidak sesuai dengan konsep taktik kooperasi, karena kooperasi mencakup kerjasama dan kolaborasi, bukan penolakan.

Opsi c. Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah dan d. Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia tidak mencerminkan konsep taktik kooperasi yang berfokus pada kerjasama dengan pemerintah Belanda.

11. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam :

a. Kesetiaan kepada suku sendiri

b. Kesetiaan kepada orang lain

c. Kesetiaan rakyat kepada negara

d. Kesetiaan kepada diri sendiri

Jawaban: C. Kesetiaan rakyat kepada negara

Jawaban dan pembahasannya soal no. 11

Nasionalisme adalah paham atau semangat kebangsaan yang mengutamakan rasa persatuan, identitas, dan kebangsaan suatu negara. Hal ini mencakup kesetiaan rakyat kepada negara, di mana individu-individu dalam suatu masyarakat merasa terikat oleh kesamaan identitas, budaya, sejarah, dan kepentingan nasional yang mempersatukan mereka.

Opsi a. Kesetiaan kepada suku sendiri dan d. Kesetiaan kepada diri sendiri tidak mencerminkan konsep nasionalisme yang menekankan kesetiaan terhadap negara sebagai kesatuan politik yang lebih besar.

Opsi b. Kesetiaan kepada orang lain juga tidak sesuai dengan konsep nasionalisme, karena nasionalisme lebih menekankan pada kesetiaan terhadap negara atau bangsa, bukan kepada individu lain di luar negara.

12. Salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah :

a. Pengaruh pendidikan Barat

b. Gerakan nasionalisme India

c. Kemenangan Jepang atas Rusia

d. Penderitaan akibat penjajah
Jawaban dan pembahasannya soal no. 12

Penderitaan akibat penjajah merupakan salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia. Selama masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami berbagai bentuk penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan yang memicu semangat perlawanan dan keinginan untuk meraih kemerdekaan dari penjajah.

Opsi a. Pengaruh pendidikan Barat juga mempengaruhi perkembangan nasionalisme Indonesia, namun bukan faktor utama yang mempercepat munculnya nasionalisme. Pendidikan Barat membawa gagasan-gagasan tentang demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan yang dapat menginspirasi gerakan nasionalisme.

Opsi b. Gerakan nasionalisme India memengaruhi perkembangan gerakan nasionalisme di Indonesia, terutama melalui pemikiran dan ajaran para pemimpin nasionalis India seperti Mahatma Gandhi, namun tidak secara langsung mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia.

Opsi c. Kemenangan Jepang atas Rusia tidak memiliki kaitan langsung dengan munculnya nasionalisme Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada awal abad ke-20 dan tidak memiliki dampak langsung terhadap pergerakan nasionalisme Indonesia pada masa itu.

13. Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan :

a. Melahirkan politik balas budi penjajah

b. Menyulitkan persatuan bangsa

c. Memengaruhi timbulnya pergerakan nasional

d. Menggugah semangat penjajah

Jawaban dan pembahasannya soal no. 13

Penderitaan yang dialami oleh rakyat akibat penjajahan Belanda memengaruhi timbulnya pergerakan nasional di Indonesia. Penderitaan tersebut mencakup berbagai bentuk penindasan, eksploitasi, ketidakadilan, dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Penderitaan ini menjadi salah satu pendorong utama bagi munculnya semangat perlawanan dan keinginan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan.

Opsi a. Melahirkan politik balas budi penjajah tidak sesuai dengan konteks penderitaan yang dialami oleh rakyat di bawah penjajahan Belanda. Sebaliknya, penderitaan tersebut lebih cenderung memicu semangat perlawanan dan penolakan terhadap penjajah.

Opsi b. Meskipun penjajahan Belanda dapat menyulitkan persatuan bangsa Indonesia dengan kebijakan politik pecah-belah yang diterapkan, namun penderitaan yang dialami oleh rakyat bukanlah penyebab langsung dari sulitnya persatuan bangsa.

Opsi d. Menggugah semangat penjajah juga tidak tepat, karena penderitaan yang dialami oleh rakyat justru menggugah semangat perlawanan dan keinginan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan, bukan semangat penjajah.

14. ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip sebagai berikut, kecuali..

a. nilai dasar

b. komitmen, integritas, moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik

c. sistem komando

d. profesionalitas jabatan

Jawaban dan pembahasannya soal no. 14
    1. Nilai dasar: Prinsip-prinsip ASN didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup etika, kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap negara dan konstitusi.
    2. Komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik: Prinsip-prinsip ini adalah bagian integral dari profesi ASN. ASN diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan publik, integritas yang kuat, moral yang baik, serta tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya.
    3. Sistem komando: Sistem komando bukanlah prinsip dasar dari profesi ASN. Prinsip-prinsip ASN lebih berkaitan dengan nilai-nilai, etika, dan tata kelola yang berkaitan dengan pelayanan publik.
    4. Profesionalitas jabatan: Profesionalitas jabatan adalah prinsip yang penting dalam profesi ASN. Prinsip ini menekankan pentingnya ASN dalam menjalankan tugas dengan kompeten, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

15. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, nilai publik tersebut adalah, kecuali…

a. memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis

b. mengikuti seluruh arahan pimpinan dalam menjalankan tugas tanpa memperhatikan ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi

c. mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor kelompok dan pribadi

d. memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan

Jawaban dan pembahasannya soal no. 15
    1. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis: Nilai ini menekankan pentingnya netralitas dan independensi ASN dari politik praktis, sehingga mereka dapat fokus pada tugas-tugas pelayanan publik tanpa adanya kepentingan politik yang bersifat pribadi.
    2. Mengikuti seluruh arahan pimpinan dalam menjalankan tugas tanpa memperhatikan ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi: Ini bukan merupakan nilai publik yang diamanahkan kepada seorang PNS. Sebaliknya, seorang PNS diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan profesionalisme.
    3. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor kelompok dan pribadi: Nilai ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran ASN dalam menangani konflik kepentingan serta memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau sektoral.
    4. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan: Ini adalah salah satu nilai publik yang diamanahkan kepada seorang PNS. Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada warga negara adalah esensial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

16. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama sebagai berikut, kecuali..

a. untuk menyediakan kontrol demokratis

b. untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

c. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

d. untuk memenuhi kewajiban instansi
Jawaban dan pembahasannya soal no. 16
    1. Untuk menyediakan kontrol demokratis: Akuntabilitas memberikan mekanisme untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini membantu dalam menjaga kontrol demokratis dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.
    2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Salah satu tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya publik.
    3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas: Akuntabilitas membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dengan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan tujuan-tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik.
    4. Untuk memenuhi kewajiban instansi: Pernyataan ini kurang tepat karena tujuan akuntabilitas lebih melampaui sekadar memenuhi kewajiban instansi. Akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat dan bahwa kebijakan dan tindakan mereka sesuai dengan kepentingan publik.

17. Tingkatan akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya merupakan tingkatan pada…

a. akuntabilitas personal

b. akuntabilitas kelompok

c. akuntabilitas stakeholder

d. akuntabilitas organisasi

Jawaban dan pembahasannya soal no. 17

Tingkatan akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja individu terhadap organisasi atau institusi disebut akuntabilitas personal. Ini menyoroti tanggung jawab individu terhadap kinerja mereka sendiri dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap keseluruhan tujuan organisasi atau institusi.

Sementara akuntabilitas kelompok mengacu pada tanggung jawab kolektif sebuah tim atau unit kerja terhadap kinerja mereka, dan akuntabilitas stakeholder lebih menekankan pada tanggung jawab organisasi terhadap pemegang kepentingan atau stakeholder lainnya di luar organisasi.

Akuntabilitas organisasi lebih mengacu pada tanggung jawab keseluruhan organisasi terhadap pencapaian tujuan dan kewajiban mereka sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

18. Akuntabilitas sebagai pertanggujawaban kepada masyarakat luas merupakan jenis akuntabilitas..

a. akuntabilitas diagonal

b. akuntabilitas horizontal

c. akuntabilitas vertikal

d. akuntabilitas majemuk

Jawaban dan pembahasannya soal no. 18

Akuntabilitas vertikal merujuk pada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu lembaga atau individu kepada pihak di atas atau di bawahnya dalam struktur hierarki. Dalam konteks pertanyaan, akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat luas berarti bertanggung jawab kepada pihak yang berada di atasnya, yang dalam hal ini adalah masyarakat luas atau publik sebagai pihak yang memberikan mandat atau otoritas kepada lembaga atau individu tersebut.

Opsi a. akuntabilitas diagonal merujuk pada pertanggungjawaban yang dilakukan antara lembaga atau individu pada tingkat yang sama dalam struktur hierarki, sedangkan opsi b. akuntabilitas horizontal merujuk pada pertanggungjawaban antara lembaga atau individu yang memiliki kedudukan sejajar atau seimbang dalam struktur hierarki. Opsi d. akuntabilitas majemuk merujuk pada pertanggungjawaban yang melibatkan lebih dari satu pihak atau aspek yang berbeda.

19. Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procuerement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir kasus KKN hal ini merupakan contoh dimensi akuntabilitas..

a. akuntabilitas kejujuran dan hukum

Baca juga  Kesehatan Mental di Tempat Kerja: Membangun Lingkungan yang Sehat dan Produktif
b. akuntabilitas proses

c. akuntabilitas kepercayaan

d. akuntabilitas program

Jawaban dan pembahasannya soal no. 19

Penerapan mekanisme e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pengadaan, mulai dari pengumuman, pengajuan penawaran, evaluasi, hingga pelaksanaan kontrak. Dengan menggunakan e-procurement, proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan terukur, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi oleh pihak yang berkepentingan serta meminimalisir potensi kecurangan, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Opsi a. akuntabilitas kejujuran dan hukum lebih mengacu pada aspek moralitas dan legalitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah, sementara opsi c. akuntabilitas kepercayaan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi harapan dan kepercayaan masyarakat, dan opsi d. akuntabilitas program merujuk pada pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan dan hasil dari suatu program atau kegiatan.

20. Pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia adalah..

a. Dewi Sartika

b. Kristina Marthatiyahahu

c. Cut Nyak Dien

d. A Kartini
Jawaban dan pembahasannya soal no. 20

R.A Kartini adalah pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia. Ia dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita, khususnya dalam hal pendidikan dan emansipasi wanita. Kartini aktif dalam menulis surat kepada teman-temannya di Belanda, dimana ia menyuarakan aspirasi untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada wanita Indonesia. Hari lahirnya, 21 April, juga diperingati sebagai Hari Kartini di Indonesia sebagai penghormatan atas jasanya dalam memperjuangkan emansipasi wanita.

Opsi a. Dewi Sartika adalah seorang pendidik Indonesia yang mendirikan sekolah pertama untuk wanita di Hindia Belanda pada tahun 1903. Opsi b. Kristina Marthathaahu adalah tokoh Kristen Indonesia yang aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan di awal abad ke-20. Opsi c. Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional Indonesia yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda di Aceh pada abad ke-19.

21. Salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi- organisasi pergerakan nasional adalah..

a. waktu berdirinya yang hampir bersamaan

b. adanya kesadaran tentang arti pentingnya berpolitik

c. adanya tujuan yang sama yaitu ingin mencapai kemerdekaan

d. adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda

Jawaban dan pembahasannya soal no. 21

Salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi-organisasi pergerakan nasional adalah adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Meskipun organisasi-organisasi pergerakan nasional mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda atau memiliki pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut, tetapi tujuan akhir mereka adalah sama, yaitu mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Opsi a. waktu berdirinya yang hampir bersamaan tidak selalu menjadi faktor yang menyatukan organisasi-organisasi pergerakan nasional, karena beberapa organisasi mungkin saja berdiri pada waktu yang berbeda namun tetap memiliki tujuan yang sama. Opsi b. adanya kesadaran tentang arti pentingnya berpolitik mungkin memengaruhi aktivitas organisasi-organisasi pergerakan nasional, namun bukan faktor utama yang menyatukan mereka. Opsi d. adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda dapat menjadi pendorong bagi pergerakan nasional, tetapi tidak secara langsung menyatukan organisasi-organisasi tersebut.

22. Sejarah awal kebangkita nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya..

a. Serikat Islam

b. Budi Utomo

c. Taman siswa

d. Indische partij

Jawaban dan pembahasannya soal no. 22

Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang kemudian menjadi organisasi nasional pertama di Indonesia. Pendirian Budi Utomo menandai awal dari gerakan kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Meskipun Budi Utomo tidak mengusung secara langsung semangat politik, namun keberadaannya membawa dampak yang signifikan dalam memperkokoh kesadaran nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.

Opsi a. Serikat Islam merupakan organisasi yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada tahun 1923 untuk menyatukan berbagai organisasi Islam di Indonesia. Opsi c. Taman Siswa adalah sebuah organisasi pendidikan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1922 dengan tujuan untuk menyebarkan pendidikan kepada rakyat, namun tidak langsung terkait dengan gerakan nasionalisme di Indonesia. Opsi d. Indische Partij adalah sebuah partai politik yang didirikan oleh Ernest Douwes Dekker pada tahun 1912, yang mendukung otonomi untuk Hindia Belanda, tetapi tidak secara langsung memainkan peran dalam awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia.

23. Pertama kali diperdengarkan/dinyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum waktu peristiwa…

a. proklamasi kemerdekaan

b. peristiwa rengasdengklok

c. sumpah pemuda

d. peresmian BPUPKI

Jawaban dan pembahasannya soal no. 23

Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan atau dinyanyikan di depan umum pada peristiwa Rengasdengklok, yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini melibatkan sejumlah pemimpin pemuda Indonesia yang mengadakan perundingan terkait penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Saat itu, ketika para pemimpin pemuda sedang berkumpul, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk semangat perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Momen tersebut menjadi salah satu momen bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

24. Berfikir terbuka dengan belajar hal yang berbeda adalah gambaran dari seseorang yang melakukan proses belajar yaitu …

a. Learn, Unlearn dan Relearn

b. Proses belajar yang aktif

c. Proses belajar yang terbuka

d. Jawaban b dan c benar
Jawaban dan pembahasannya soal no. 24
    • Proses belajar yang aktif (jawaban B) mengacu pada keterlibatan aktif individu dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan baru. Ini melibatkan tindakan seperti bertanya, mencari informasi, mengajukan hipotesis, dan mencoba menerapkan konsep yang dipelajari dalam konteks praktis.
    • Proses belajar yang terbuka (jawaban C) mengacu pada sikap mental yang terbuka terhadap ide-ide baru, sudut pandang alternatif, dan pengalaman belajar yang berbeda. Ini mencakup kemauan untuk mendengarkan, menerima umpan balik, dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda dari yang dimiliki seseorang.

Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Jawaban b dan c benar, karena kedua jawaban tersebut mencerminkan aspek-aspek yang penting dalam proses belajar yang efektif.

25. Salah satu asas kode etik administrasi publik adalah hari nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan hal ini memiliki makna sebagai berikut kecuali :

a. Memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan

b. Pengkajian tentang prioritas nilai

c. Tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara tak bermoral

d. Fokus pada capaian hasil bukan pada proses
Jawaban dan pembahasannya soal no. 25

Asas kode etik administrasi publik yang menyatakan “hari nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan” memiliki makna sebagai berikut:

    1. Memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan: Mengacu pada pentingnya kesadaran akan nilai-nilai moral yang memengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan.
    2. Pengkajian tentang prioritas nilai: Menyatakan perlunya pertimbangan dan penilaian terhadap prioritas nilai dalam pengambilan keputusan.
    3. Tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara tak bermoral: Menunjukkan bahwa tujuan yang baik tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak bermoral atau melanggar etika.

Namun, pilihan d. Fokus pada capaian hasil bukan pada proses tidak berkaitan dengan makna dari asas tersebut. Sebaliknya, asas ini menekankan pentingnya pertimbangan moral dan etika dalam menentukan arah tindakan, bukan hanya hasil akhirnya. Oleh karena itu, pilihan d. tidak relevan dalam konteks asas tersebut.

26. Selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya guru honorer itu orang dekat yang dimasukkan, hal ini berdampak kepada :

a. Kita kekurangan orang yang tidak dibutuhkan dan kelebihan orang yang dibutuhkan

b. Kita kekurangan orang yang dibutuhkan dan kelebihan orang yang tidak dibutuhkan

c. Kita kelebihan orang yang dibutuhkan dan kekurangan orang yang tidak dibutuhkan

d. Kita kelebihan orang yang tidak dibutuhkan dan kekurangan orang yang tidak dibutuhkan

Jawaban dan pembahasannya soal no. 26

Dalam kasus ini, proses perekrutan PNS yang tidak didasarkan pada kebutuhan aktual instansi pemerintah akan berdampak pada kekurangan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, seperti kekurangan guru, petugas kesehatan, atau pegawai di bidang-bidang tertentu. Sebaliknya, instansi pemerintah dapat memiliki kelebihan tenaga yang tidak sesuai dengan kebutuhan, yang pada akhirnya dapat membebani anggaran, mempengaruhi produktivitas, dan menimbulkan masalah organisasi lainnya.

27. PNS menjadi figur dan teladan dil lingkungan masyarakatnya, caranya adalah …

a. Menjadi bagian dari problem solver (pemberi solusi)

b. Menjadi bagian dari sumber masalah (trouble maker)

c. Melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma- norma sosial dan susila

d. Bertindak yang bertentangan dengan agama dan nilai lokal yang berkembang di masyarakat

Jawaban dan pembahasannya soal no. 27

Sebagai bagian dari pelayan publik, seorang PNS diharapkan menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat sekitarnya. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menjadi bagian dari solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. PNS harus aktif dalam mencari solusi yang bermanfaat bagi masyarakat, bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan menjadi bagian dari problem solver, PNS dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan dan kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintah.

Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah A. Menjadi bagian dari problem solver (pemberi solusi).

28. Berikut adalah situasi yang mencerminkan terlaksananya Whole-of-Goverment (WoG), kecuali …

a. Kolaborasi dan integrasi antar instansi pemerintah

b. Peraturan perundang-undangan yang harmonis

c. Silo Mentality Aparatur Sipil Negara

d. Implementasi Squad Team lintas kementerian dan lembaga dalam program prioritas

Jawaban dan pembahasannya soal no. 28
    • Kolaborasi dan integrasi antar instansi pemerintah (jawaban A) adalah inti dari konsep Whole-of-Government (WoG). Ini mencakup kerja sama antar departemen dan lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan pelayanan publik yang holistik dan terkoordinasi.
    • Peraturan perundang-undangan yang harmonis (jawaban B) juga merupakan aspek penting dari WoG. Koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dalam menyusun peraturan dan undang-undang dapat memastikan konsistensi, keselarasan, dan efektivitas dalam kebijakan publik.
    • Implementasi Squad Team lintas kementerian dan lembaga dalam program prioritas (jawaban D) mencerminkan upaya konkret dalam menerapkan pendekatan WoG. Squad Team lintas kementerian dan lembaga adalah contoh dari kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam menghadapi tantangan tertentu.

Namun, Silo Mentality Aparatur Sipil Negara (jawaban C) sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip WoG. Silo mentality mengacu pada pola pikir yang terisolasi di antara berbagai unit atau departemen dalam sebuah organisasi, di mana mereka cenderung beroperasi secara independen dan tidak berbagi informasi atau sumber daya dengan yang lain. Ini bisa menghambat kolaborasi dan integrasi antarinstansi, yang merupakan tujuan dari pendekatan WoG. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Silo Mentality Aparatur Sipil Negara.

29. Hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya merupakan konsep dari …

a. mutu

b. kreativitas

c. efisien

d. inovatif

Jawaban dan pembahasannya soal no. 29

Mutu adalah suatu karakteristik atau atribut dari suatu produk atau jasa yang mencerminkan kemampuan produk atau jasa tersebut dalam memenuhi atau melebihi harapan pelanggan serta sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau diharapkan. Oleh karena itu, nilai keunggulan produk atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan adalah bagian dari konsep mutu.

Kreativitas (pilihan b) lebih menekankan pada proses atau kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi-solusi yang inovatif. Efisiensi (pilihan c) mencerminkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan inovatif (pilihan d) mengacu pada kemampuan untuk menciptakan produk atau jasa baru atau meningkatkan yang sudah ada dengan cara yang baru dan unik. Meskipun kreativitas, efisiensi, dan inovasi penting dalam menciptakan nilai bagi pelanggan, namun jawaban yang paling tepat dalam konteks pertanyaan ini adalah mutu.

30. Berikut ini merupakan contoh pelanggaran integritas dan etika publik dalam lingkungan kerja …

a. menggunakan kendaraan dinas untuk mudik saat hari raya

b. menitip tanda tangan kehadiran kepada rekan kerja

c. menerima hadiah atau cinderamata saat melaksanakan tugas

d. semua jawaban benar
Jawaban dan pembahasannya soal no. 30

Semua pilihan yang disajikan merupakan contoh pelanggaran integritas dan etika publik dalam lingkungan kerja:

    1. Menggunakan kendaraan dinas untuk mudik saat hari raya merupakan penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, yang melanggar integritas dan etika publik.
    2. Menitip tanda tangan kehadiran kepada rekan kerja juga merupakan bentuk kecurangan dan tidak jujur, yang merugikan kejujuran dan integritas dalam lingkungan kerja.
    3. Menerima hadiah atau cinderamata saat melaksanakan tugas bisa menimbulkan konflik kepentingan dan dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga juga dianggap sebagai pelanggaran integritas dan etika publik.

31. Sisi dimensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai …

a. bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi

b. jembatan atas norma moral dan tindakan faktual

c. layanan publik yang berkualitas dan relevan

d. membentuk integritas pelayanan publik

Jawaban dan pembahasannya soal no. 31

Sisi dimensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan sebagai alat evaluasi. Ini mencakup proses pemikiran kritis dan evaluasi terhadap kebijakan publik, serta membantu dalam menilai apakah kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai etika yang dipegang. Melalui refleksi, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat mempertimbangkan implikasi moral dan etis dari keputusan dan tindakan mereka dalam konteks pelayanan publik dan tugas-tugas administratif. Sebagai alat evaluasi, dimensi reflektif membantu dalam menilai apakah kebijakan atau tindakan yang diambil sudah sesuai dengan standar etika yang ditetapkan.

Opsi b, c, dan d tidak sepenuhnya menjelaskan fungsi dari sisi dimensi reflektif etika publik. Meskipun norma moral dan tindakan faktual (opsi b) relevan dalam konteks etika publik, opsi tersebut tidak secara langsung menggambarkan peran dimensi reflektif. Begitu pula dengan layanan publik yang berkualitas dan relevan (opsi c) serta membentuk integritas pelayanan publik (opsi d), keduanya penting dalam konteks etika publik, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan sisi reflektif etika publik.

32. Kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi disebut…

a. total product management

b. total improvement management

c. total quality management

d. total resources management

Jawaban dan pembahasannya soal no. 32

Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk, layanan, dan proses dalam suatu organisasi. TQM melibatkan setiap orang dalam organisasi, dari manajemen hingga karyawan operasional, dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Prinsip TQM meliputi pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas, penggunaan pendekatan yang terintegrasi untuk meningkatkan proses, penerapan metode pengukuran dan analisis, serta keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam upaya perbaikan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah c. total quality management.

33. Mengembangkan rencana aksi dalam metode PDCA merupakan langkah…

a. plan (perencanaan)

b. do (melaksanakan)

c. check (pemeriksaan)

d. act (melakukan tindakan)

Jawaban dan pembahasannya soal no. 33

Metode PDCA (Plan-Do-Check-Act) adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam manajemen untuk perbaikan proses dan pencapaian tujuan. Tahap pertama dalam metode PDCA adalah “plan” atau perencanaan, di mana rencana aksi atau perbaikan dirancang berdasarkan pemahaman terhadap masalah atau situasi yang dihadapi. Tahap selanjutnya adalah “do” atau melaksanakan rencana aksi yang telah dirancang. Kemudian dilanjutkan dengan tahap “check” atau pemeriksaan, di mana hasil dari pelaksanaan rencana aksi dievaluasi dan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir, tahap “act” atau melakukan tindakan merupakan langkah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Jadi, dalam konteks metode PDCA, mengembangkan rencana aksi merupakan langkah pertama yang dilakukan, sehingga jawaban yang tepat adalah a. plan (perencanaan).

34. Salah satu pendorong pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi, antara lain …

a. Dinamika perubahan proses kerja instansi

b. Perubahan dinamika dunia VUCA

c. Dinamika arahan pimpinan

d. Dinamika pertentangan global

Jawaban dan pembahasannya soal no. 34
    • Singkatan VUCA merujuk pada Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity, yang merupakan karakteristik dari lingkungan bisnis dan sosial yang cepat berubah dan tidak pasti.
    • Di era VUCA, tantangan yang dihadapi oleh organisasi dan individu menjadi lebih kompleks dan tidak terduga. Ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang terus diperbarui untuk dapat beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.
    • Pemerintah dan organisasi publik tidak terkecuali dari dampak dinamika VUCA. ASN perlu terus meningkatkan kompetensi mereka agar dapat menghadapi tantangan baru dan mengambil kesempatan yang muncul dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas ini.
    • Pilihan A, C, dan D mungkin juga merupakan faktor yang mempengaruhi kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi ASN, tetapi VUCA secara khusus menyoroti pentingnya adaptasi dan pembelajaran kontinu dalam menghadapi lingkungan yang tidak pasti dan berubah dengan cepat.

Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah B. Perubahan dinamika dunia VUCA.

35. Berikut ini termasuk Kode Etik dan nilai dasar Ber-AKHLAK, kecuali …

a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat

b. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi

c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

d. Loyal kepada atasan
Jawaban dan pembahasannya soal no. 35

Kode Etik dan nilai dasar Ber-AKHLAK menekankan pada prinsip-prinsip integritas, kejujuran, bertanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjaga loyalitas kepada atasan bukanlah salah satu nilai dasar yang diutamakan dalam Kode Etik tersebut.

Opsi a, b, dan c mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam Kode Etik Ber-AKHLAK, seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

36. Untuk mewujudkan organisasi publik yang akuntabel harus mengandung mekanisme berikut :

a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

b. Akuntabilitas proses dan program

c. Akutabilitas kebijakan

d. Semua jawaban benar
Jawaban dan pembahasannya soal no. 36
    • Akuntabilitas kejujuran dan hukum: Ini menekankan pentingnya organisasi publik untuk bertindak dengan jujur dan sesuai dengan hukum. Ini mencakup menjaga integritas dalam semua kegiatan organisasi serta mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku.
    • Akuntabilitas proses dan program: Ini berarti organisasi publik harus bertanggung jawab atas proses-proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Ini termasuk transparansi dalam proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran yang tepat, dan evaluasi program secara teratur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.
    • Akuntabilitas kebijakan: Ini mencakup tanggung jawab organisasi publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka tetapkan. Ini termasuk memberikan justifikasi yang jelas untuk kebijakan yang diambil serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan cara yang adil dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, semua jawaban tersebut (a, b, dan c) benar dalam konteks mewujudkan organisasi publik yang akuntabel.

37. Berikut ini adalah termasuk perilaku Akuntabilitas yang sesuai dengan konteks Core Values ASN ber-AKHLAK?

a. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien

b. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cekatan, disiplin, dan integritas tinggi

c. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan fleksibel dan berintegritas tinggi

d. Kemampuan beradaptasi dengan permintaan dan karakter masyarakat Indonesia yang beragam

Jawaban dan pembahasannyam soal no. 37

Perilaku akuntabilitas yang sesuai dengan konteks Core Values ASN ber-AKHLAK adalah perilaku yang mencerminkan penggunaan sumber daya negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien. Ini mencakup pengelolaan kekayaan dan barang milik negara dengan penuh tanggung jawab, serta memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai adalah opsi a. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien.

Opsi b mencakup perilaku yang penting dalam konteks akuntabilitas, tetapi tidak secara spesifik mengacu pada penggunaan sumber daya negara. Opsi c menyebutkan penggunaan kewenangan jabatan, tetapi tidak secara langsung terkait dengan pengelolaan sumber daya negara. Opsi d lebih berkaitan dengan kemampuan adaptasi terhadap permintaan dan karakter masyarakat, bukan penggunaan sumber daya negara.

38. Yang manakah diantara panduan perilaku berikut yang merupakan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan?

a. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara

b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas

c. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan

d. Melakukan perubahan tiada henti

Jawaban dan pembahasannya soal no. 38

Kode etik dari nilai berorientasi pelayanan adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta menjaga integritas dan reputasi institusi.

Opsi b, c, dan d tidak secara langsung terkait dengan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan. Meskipun penting dalam konteks profesionalisme dan pengembangan diri, opsi tersebut lebih berkaitan dengan aspek lain dari perilaku atau budaya kerja.

39. Sebutkan yang bukan merupakan fungsi ASN?

a. Pelaksana kebijakan publik

b. Pelayan publik

c. Pengawas kegiatan publik

d. Perekat dan pemeratu bangsa

Jawaban dan pembahasannya soal no. 39

Fungsi ASN atau Aparatur Sipil Negara meliputi: a. Pelaksana kebijakan publik: ASN bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau atasan mereka. b. Pelayan publik: ASN bertugas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. d. Perekat dan pemeratu bangsa: ASN diharapkan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan NKRI.

Namun, fungsi pengawas kegiatan publik tidak termasuk dalam peran atau fungsi utama ASN. Pengawasan kegiatan publik lebih berkaitan dengan tugas-tugas badan pengawas atau lembaga pengawas independen yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah c. Pengawas kegiatan publik.

40. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga Negara melalui pajak yang mereka bayar adalah prinsip …

a. Akuntabel

b. Berkeadilan

c. Aksesibel

d. Efektif

Jawaban dan pembahasannya soal no. 40

Prinsip yang dijelaskan dalam pernyataan tersebut adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas dan sumber daya yang dibiayai oleh warga negara, termasuk melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah a. Akuntabel.

Soal Evaluasi MOOC dan Pembahasan Jawabannya

41. Dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedudukan masyarakat dalam konteks tersebut adalah …

a. Masyarakat sebagai wajib pajak

b. Masyarakat sebagai pengawas kinerja pemerintah

c. Masyarakat sebagai elemen adanya Negara

d. Masyarakat sebagai penerima layanan
Jawaban dan pembahasannya soal no. 41

Dalam konteks memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedudukan masyarakat adalah sebagai penerima layanan. Pemerintah dan aparat penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Oleh karena itu, masyarakat berada dalam posisi sebagai penerima layanan yang disediakan oleh pemerintah dan aparat penyelenggara.

42. Menurut A. Imanto, siklus layanan dimulai pada saat … dan berakhir pada saat …

a. Dimulai pada saat konsumen datang ke loket pelayanan dan berakhir ketika kunsumen pulang

b. Dimulai saat konsumen menemui kendala dan berakhir ketika keluhannya tertangani

c. Dimulai saat konsumen memilih jenis layanan dan berakhir setelah menemui petugas pelayanan

d. Dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service selivery system dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan
Jawaban dan pembahasannya soal no. 42

Menurut A. Imanto, siklus layanan dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan sistem pelayanan (service delivery system), misalnya ketika melakukan pemesanan atau permintaan layanan, dan berakhir setelah layanan tersebut selesai diberikan kepada konsumen. Dengan demikian, siklus layanan mencakup seluruh proses mulai dari kontak awal dengan sistem pelayanan hingga penyelesaian layanan tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah d. Dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan.

Baca juga  Bullying: Penyebab, Dampak, Jenis, Cara Mengatasi

43. Pegawai ASN dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan dicontohkan dengan?

a. Mampu, akan, dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan

b. Mengerjakan apapun yang diminta oleh masyarakat tanpa banyak bertanya

c. Siap sedia 24 jam kapanpun dan dimanapun dibutuhkan oleh masyarakat

d. Komitmen kuat memberikan pelayanan ditandai dengan datang paling pagi dan pulang paling sore

Jawaban dan pembahasannya soal no. 43

Sebagai pegawai ASN yang dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan, yang penting adalah kemampuan, keandalan, dan komitmen untuk menyelesaikan tugas atau memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa mereka memiliki keterampilan dan kapasitas untuk melakukan tugas mereka dengan baik, serta memiliki kesediaan dan keyakinan untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai adalah a. Mampu, akan, dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan.

44. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik, kecuali …

a. Kesamaan hak

b. Kompetitif

c. Keseimbangan hak dan kewajiban

d. Kepastian hukum

Jawaban dan pembahasannya soal no. 44

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik memuat 12 asas pelayanan publik. Asas-asas tersebut meliputi: a. Kesamaan hak b. Kepastian hukum c. Keseimbangan hak dan kewajiban d. Pelayanan yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi e. Keterbukaan f. Partisipatif g. Akuntabel h. Keterpaduan i. Efektif dan efisien j. Berkelanjutan k. Kemudahan l. Keadilan gender

45. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi dan pemerintah yang diwakili oleh ASN dengan masyarakat, salah satu ciri kontrak tersebut adalah …

a. Akuntabilitas adalah kewajiban

b. Akuntabilitas memiliki sifat fleksibel

c. Akuntabilitas adalah interaksi pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang bertanggung jawabnya

d. Akuntabilitas adalah akumulasi

Jawaban dan pembahasannya soal no. 45

Salah satu ciri kontrak akuntabilitas antara pemerintah (termasuk ASN) dengan masyarakat adalah bahwa akuntabilitas melibatkan interaksi pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut (masyarakat) dan yang bertanggung jawab (pemerintah/ASN). Ini berarti bahwa pemerintah dan ASN memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakan dan keputusan mereka, dan sebaliknya, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah dan ASN terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai adalah c. Akuntabilitas adalah interaksi pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang bertanggung jawabnya.

46. Berikut urutan tingkatan akuntabilitas adalah:

a. Personal, individu, keluarga, kelompok, organisasi, stakeholder

b. Personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder

c. Personal, individu, kelompok, organisasi, Negara, stakeholder

d. Personal, individu, kelompok, pimpinan, kelompok, organisasi, pimpinan organisasi, stakeholder

Jawaban dan pembahasannya soal no. 46
    1. Personal: Merujuk pada tanggung jawab individu terhadap tindakan dan keputusan pribadi mereka.
    2. Individu: Menyoroti tanggung jawab individu terhadap pekerjaan atau peran yang mereka miliki dalam suatu konteks tertentu.
    3. Kelompok: Merupakan tanggung jawab kolektif dari sekelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu.
    4. Organisasi: Mengacu pada tanggung jawab entitas atau lembaga yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu.
    5. Stakeholder: Merupakan tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat umum yang terpengaruh oleh aktivitas organisasi.

47. Pilihlah pernyataan yang paling tepat:

a. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu satu dan individu lainnya

b. Akuntabilitas individu tidak mempengaruhi akuntabilitas personal

c. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas dan etika.

d. Akuntabilitas keluarga merupakan pondasi dari akuntabilitas kelompok

Jawaban dan pembahasannya soal no. 47
    • Akuntabilitas individu merujuk pada tanggung jawab individu terhadap tindakan dan keputusan pribadi mereka, tidak hanya pada hubungan antara individu satu dan individu lainnya.
    • Akuntabilitas individu memengaruhi akuntabilitas personal karena personal accountability adalah bagaimana seseorang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan pribadi mereka.
    • Akuntabilitas keluarga tidak secara khusus merupakan pondasi dari akuntabilitas kelompok. Namun, akuntabilitas keluarga merupakan bagian dari akuntabilitas personal dan mungkin memiliki dampak pada akuntabilitas kelompok.
    • Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang seperti kejujuran, integritas, dan etika. Ini mencerminkan sejauh mana seseorang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri.

48 Sesuai Permenpan RB Nomor 38 Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Jabatan ASN, bahwa setiap ASN perlu memiliki 3 jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya yaitu:

a. Teknis, kepemimpinan dan sosial kultural

b. Tugas, manajerial dan sosial kultural

c. Teknis, manajerial dan sosial kultural

d. Teknis, leadership dan sosial kultural

Jawaban dan pembahasannya soal no. 48

Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu memiliki tiga jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya:

    1. Kompetensi Teknis: Merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang kerja atau profesinya.
    2. Kompetensi Manajerial: Merujuk pada kemampuan untuk mengelola sumber daya, mengatur proses kerja, dan memimpin tim secara efektif.
    3. Kompetensi Sosial Kultural: Merujuk pada kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan baik dengan orang lain, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai budaya dan sosial yang ada dalam lingkungan kerja.

49. Pernyataan dibawah ini yang menggambarkan perilaku kompeten ASN untuk meningkatkan kompetensi diri yang relevan / tepat:

a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah diperlukan untuk jabatan strategis di lingkungan ASN

b. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan bagi setiap ASN

c. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah diperlukan jika diisyaratkan dalam tugas jabatannya

d. Semua salah’

Jawaban dan pembahasannya soal no. 49

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa meningkatkan kompetensi diri untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah adalah suatu keharusan bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini penting karena lingkungan kerja dan tuntutan pekerjaan di sektor publik terus berubah dan berkembang, sehingga ASN perlu mampu untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

50. Upaya untuk melakukan kerja terbaik sebagai bagian perilaku kompeten ASN yang sesuai dibawah ini:

a. Melakukan adaptasi terhadap pekerjaan merupakan keharusan

b. Melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan keharusan

c. Melakukan adaptasi terhadap orang lain dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaanya merupakan keharusan

d. Melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaanya merupakan keharusan
Jawaban dan pembahasannya soal no. 50

Perilaku kompeten ASN yang sesuai termasuk dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan serta melakukan karya terbaik bagi pekerjaan yang mereka lakukan. Kedua hal ini merupakan aspek penting dalam menjaga kinerja yang optimal dan relevan di lingkungan kerja yang selalu berubah. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan membantu ASN untuk tetap efektif dalam menghadapi tantangan baru, sedangkan melakukan karya terbaik merupakan bagian dari tanggung jawab ASN untuk memberikan hasil yang terbaik dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

51. Sebagai ASN membiasakan belajarlah hal-hal yang benar-benar baru, dan lakukan secara terus menerus, dalam proses belajar yaitu:

a. Learn

b. Unlearn

c. Relearn

d. Self study

Jawaban dan pembahasannya soal no. 51

Proses belajar yang dimaksud di sini adalah relearning atau mempelajari kembali hal-hal yang benar-benar baru. Relearning adalah proses mempelajari kembali sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya, namun dalam konteks yang baru atau dengan cara yang berbeda. Hal ini penting bagi seorang ASN untuk terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan baru dalam lingkungan kerja atau tuntutan tugas yang berubah.

52. Berikut pernyataan yang paling sesuai antara lain tentang ASN sebagai profesi:

a. ASN sebagai profesi selayaknya mengelola dan mengembangkan dirinya dan diharapkan mempertanggungjawabkan kinerjanya

b. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya

c. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengembangkan dan membina kinerja kolega kerjanya

d. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan pegawai lainnya

Jawaban dan pembahasannya soal no. 52

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan diri sendiri, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya merupakan hal yang penting. ASN diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan memenuhi tuntutan jabatan mereka. Dengan demikian, pilihan b mencerminkan tanggung jawab yang sesuai bagi ASN sebagai profesi.

53. ASN pembelajar yang relevan saat ini adalah:

a. Pegawai yang memiliki kemampuan menerapkan kompetensinya ke situasi baru, di dunia yang selalu berubah dan kompleks

b. Pegawai yang selalu berubah sikap dan perilakunya

c. Pegawai yang memiliki kemampuan yang sesuai

d. Semua benar

Jawaban dan pembahasannya soal no. 53
    1. Pegawai yang memiliki kemampuan menerapkan kompetensinya ke situasi baru, di dunia yang selalu berubah dan kompleks: ASN (Aparatur Sipil Negara) yang efektif dan relevan saat ini adalah mereka yang mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam berbagai situasi baru yang mungkin timbul dalam lingkungan yang selalu berubah dan kompleks. Kemampuan untuk beradaptasi, memecahkan masalah, dan berinovasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang berkembang dalam konteks kerja yang dinamis.
    2. Pegawai yang selalu berubah sikap dan perilakunya: Pernyataan ini tidak sepenuhnya akurat. Meskipun fleksibilitas dan adaptabilitas dalam sikap dan perilaku merupakan hal yang penting, tetapi pegawai yang terus berubah-ubah secara ekstrem mungkin menunjukkan ketidakstabilan yang tidak diinginkan. Konsistensi dan integritas dalam sikap dan perilaku juga merupakan nilai yang penting dalam konteks profesionalisme ASN.
    3. Pegawai yang memiliki kemampuan yang sesuai: Pernyataan ini terlalu umum dan tidak memberikan detail tentang apa yang dimaksud dengan “kemampuan yang sesuai”. ASN memerlukan kemampuan yang lebih spesifik dan beragam, tergantung pada tugas dan tanggung jawab mereka. Kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi dengan baik, bekerjasama dalam tim, dan mengelola konflik adalah beberapa contoh dari kemampuan yang sering kali penting bagi ASN.
    4. Semua benar: Meskipun pilihan tersebut dapat menjadi pilihan yang membingungkan, namun tidak semua pernyataan dalam opsi tersebut benar. Jawaban yang paling akurat adalah pilihan a, karena mencerminkan pentingnya adaptabilitas dan kemampuan menerapkan kompetensi dalam situasi yang baru dan kompleks dalam lingkungan kerja ASN yang terus berubah.

54. Lagu yang paling tepat menggambarkan keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia berikut ini adalah:

a. Kebyar kebyar

b. Bendera Merah Putih

c. Garuda Pancasila

d. Dari Sabang Sampai Merauke
Jawaban dan pembahasannya soal no. 54

Lagu “Dari Sabang Sampai Merauke” merupakan lagu yang sangat tepat dalam menggambarkan keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan dan keragaman alam serta kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia dari ujung barat (Sabang) hingga ujung timur (Merauke). Lagu ini juga menyuarakan semangat persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Sehingga, lagu ini menjadi salah satu simbol kebanggaan nasional dalam menggambarkan keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia.

55. Berikut ini adalah indikator suasana lingkungan bekerja yang harmonis:

a. Suasana bekerja tidak bahagia

b. Kinerja organisasi rendah

c. Kesempatan belajar dan kontribusi rendah

d. Seluruh ASN suka saling membantu
Jawaban dan pembahasannya soal no. 55

Suasana kerja yang harmonis ditandai oleh kolaborasi yang baik antara rekan kerja. Ketika seluruh ASN suka saling membantu, ini menunjukkan adanya dukungan dan kerja tim yang positif di antara mereka. Ini dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan mental, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan menyenangkan. Sementara pilihan a, b, dan c menyatakan keadaan yang bertentangan dengan suasana lingkungan kerja yang harmonis.

56. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan sebagai dasar pembentukan NKRI dituangkan dalam Pancasila yaitu:

a. Sila pertama

b. Sila kedua

c. Sila ketiga

d. Sila keempat

Jawaban dan pembahasannya soal no. 56

Sila ketiga dalam Pancasila adalah “Persatuan Indonesia”, yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Prinsip nasionalisme yang mendasari nilai-nilai Pancasila adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di bawah bendera NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Oleh karena itu, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang salah satunya adalah Sila Ketiga.

57. Manfaat keanekaragaman bangsa Indonesia yang paling tepat adalah:

a. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat

b. Membuat Indonesia terkenal dimata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki

c. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah

d. Tindakan anggota masyarakat yang sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku

Jawaban dan pembahasannya soal no. 57

Keanekaragaman budaya Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa yang unik dan membedakan Indonesia dari negara lain. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, seni, dan agama. Manfaat dari keberagaman budaya ini adalah dapat membuat Indonesia dikenal di mata dunia sebagai negara yang kaya akan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya juga menjadi daya tarik bagi pariwisata dan perdagangan, serta menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat Indonesia.

58. Anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik seperti anggapan satu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar dan sebagainya merupakan:

a. Stereotip suatu kelompok

b. Etnosentrisme

c. Asimilasi

d. Skepticism

Jawaban dan pembahasannya soal no. 58
    1. Stereotip suatu kelompok:
      • Stereotip suatu kelompok merujuk pada anggapan umum atau gambaran mental yang sederhana dan seringkali tidak akurat tentang karakteristik atau perilaku suatu kelompok.
      • Dalam konteks pertanyaan ini, stereotip negatif digunakan sebagai contoh, seperti mengasosiasikan suatu kelompok dengan kekerasan atau sifat kasar.
      • Stereotip sering kali muncul karena pengalaman terbatas, informasi yang tidak akurat, atau pengaruh media massa.
      • Penting untuk diingat bahwa stereotip tidak mewakili seluruh anggota kelompok dan dapat menyebabkan prasangka dan diskriminasi.
    2. Etnosentrisme:
      • Etnosentrisme adalah penilaian atau penilaian terhadap kelompok lain berdasarkan standar atau nilai kelompok sendiri.
      • Ini melibatkan pandangan bahwa kelompok sendiri adalah standar atau norma, dan kelompok lain diukur atau dinilai berdasarkan standar ini.
      • Meskipun etnosentrisme dapat mencakup stereotip, fokus utamanya adalah pada penilaian relatif terhadap kelompok lain berdasarkan nilai internal kelompok sendiri.
    3. Asimilasi:
      • Asimilasi adalah proses di mana individu atau kelompok mengadopsi budaya atau nilai-nilai kelompok lain.
      • Ini melibatkan penggabungan atau integrasi aspek-aspek dari budaya atau identitas kelompok lain ke dalam identitas atau budaya kelompok sendiri.
    4. Skepticism:
      • Skepticism adalah sikap keraguan atau tidak percaya terhadap klaim atau pernyataan tertentu.
      • Ini melibatkan kehati-hatian dalam menerima informasi tanpa bukti atau penelitian yang memadai untuk mendukungnya.

Dengan demikian, jawaban a (Stereotip suatu kelompok) adalah yang paling sesuai dengan deskripsi yang diberikan dalam pertanyaan. Stereotip mencerminkan anggapan umum atau gambaran mental tentang suatu kelompok yang sering kali tidak akurat dan dapat berdampak pada sikap dan perilaku terhadap kelompok tersebut.

59. Hal yang harus ditanamkan dalam mengantisipasi potensi konflik kepada sesame ASN adalah kecuali:

a. Profesionalisme

b. Kebijakan pemerataan pembangunan

c. Sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri

d. Toleransi

Jawaban dan pembahasannya soal no. 59
    1. Profesionalisme: Penting untuk menanamkan sikap profesionalisme di antara ASN, yang mencakup etika kerja, integritas, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan dan masyarakat.
    2. Kebijakan pemerataan pembangunan: Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengurangi potensi konflik adalah melaksanakan kebijakan pembangunan yang merata dan adil di berbagai wilayah, sehingga mengurangi ketimpangan dan ketidakpuasan.
    3. Toleransi: Toleransi adalah kunci dalam mengelola keberagaman dan mencegah konflik antarindividu atau kelompok. ASN perlu mendorong toleransi terhadap perbedaan pendapat, budaya, dan latar belakang di lingkungan kerja.
    4. Sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri: Sikap ini justru dapat memperburuk konflik dan mempengaruhi kerjasama dan keharmonisan di tempat kerja. Sebaliknya, diperlukan sikap saling menghormati dan memperhatikan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif.

60. Secara etimologis, istilah “loyak” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “Loial” yang artinya:

a. Mutu dan sikap patuh

b. Mutu dan sikap taat

c. Mutu dan sikap setia

d. Mutu dan sikap hormat

Jawaban dan pembahasannya soal no. 60
    • Istilah “loyak” diambil dari bahasa Prancis “Loial”.
    • Dalam bahasa Prancis, “Loial” memiliki makna “setia” atau “loyal”.
    • Oleh karena itu, secara etimologis, “loyak” memiliki arti mutu dan sikap setia.

61. Loyalitas merupakan kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau (misalnya organisasi) yang ditunjukan melalui:

a. Ide dan pemikiran

b. Sikap dan tindakan

c. Ketaatan dam pemikiran

d. Integritas dan idealisme

Jawaban dan pembahasannya soal no. 61

Loyalitas biasanya tercermin melalui sikap dan tindakan seseorang dalam mendukung, mematuhi, dan setia terhadap orang atau organisasi yang mereka layani atau wakili. Ini melibatkan tindakan nyata yang menunjukkan komitmen dan kesetiaan terhadap nilai-nilai, tujuan, dan visi dari orang atau organisasi yang bersangkutan. Meskipun ide dan pemikiran, serta ketaatan, dapat menjadi bagian dari ekspresi loyalitas, namun sikap dan tindakan yang konsisten yang paling jelas menunjukkan kesetiaan seseorang.

62. Ketika seorang pegawai memiliki sikap sesuai dengan makna loyal dan loyalitas, maka otomatis ia akan merasa memiliki tanggunga jawab yang besar terhadap organisasinya ditunjukan dengan cara:

a. Berhati – hati dan lambat dalam mengerjakan tugas – tugasnya

b. Mengerjakan banyak tugas dalam waktu yang bersamaan

c. Berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan organisasi

d. Loyal terhadap pimpinan

Jawaban dan pembahasannya soal no. 62

Loyalitas yang sesuai dalam konteks organisasi menunjukkan bahwa seorang pegawai merasa memiliki kewajiban untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan serta keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Salah satu cara untuk menunjukkan tanggung jawab yang besar terhadap organisasi adalah dengan berani mengembangkan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing organisasi. Inovasi ini dapat mencakup pengembangan ide baru, pemecahan masalah, peningkatan proses kerja, atau pengenalan produk atau layanan baru yang menguntungkan organisasi. Sehingga, pilihan c adalah cara yang paling tepat untuk menunjukkan tanggung jawab yang besar terhadap organisasi dalam konteks loyalitas.

63. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap:

a. Pimpinan

b. Pekerjaan

c. Profesi

d. NKRI
Jawaban dan pembahasannya soal no. 63

Sebagai abdi negara, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tanggung jawab yang besar terhadap negara dan bangsa. Oleh karena itu, loyalitas PNS lebih kepada negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), daripada individu atau kelompok tertentu seperti pimpinan atau atasan. Loyalitas terhadap NKRI mencakup kesetiaan terhadap konstitusi, hukum, dan nilai-nilai dasar negara, serta semangat untuk melayani masyarakat dan berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan negara.

64. Nasionalisme dalam konteks loyalitas seorang ASN dapat dimaknai sebagai:

a. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa pengorbanan terbesar mesti diberikan untuk organisasi

b. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa pengorbanan terbesar mesti diberikan untuk Negara

c. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk organisasi

d. Suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk Negara
Jawaban dan pembahasannya soal no. 64

Nasionalisme adalah rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara dan bangsa. Dalam konteks seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), nasionalisme mengacu pada komitmen dan kesetiaan yang tertinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh negara tersebut. Seorang ASN diharapkan memiliki kesetiaan yang kuat terhadap negara dan siap untuk berkorban demi kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pilihan d adalah yang paling sesuai dengan konsep nasionalisme dalam konteks loyalitas seorang ASN.

65. Yang tidak termasuk perilaku loyal dalam Core Values ASN adalah:

a. Memegang teguh ideology Pancasila, Undang – undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah

b. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan integritas dan semangat juang yang tinggi

c. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan Negara

d. Menjaga rahasia jabatan dan Negara

Jawaban dan pembahasannya soal no. 65

Perilaku ini lebih terkait dengan semangat patriotisme dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara, bukan khususnya terkait dengan kesetiaan dan loyalitas terhadap ASN. Sementara itu, pilihan a, c, dan d sesuai dengan perilaku loyal dalam Core Values ASN:

Memegang teguh ideology Pancasila, Undang – undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah: Menunjukkan kesetiaan terhadap ideologi negara, konstitusi, NKRI, dan pemerintah yang sah. c. Menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan instansi dan Negara: Menunjukkan kesetiaan dalam menjaga reputasi dan integritas organisasi dan Negara. d. Menjaga rahasia jabatan dan Negara: Menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan terkait dengan kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan tugas dan jabatan.

66. Adaptasi dalam business process pemerintahan menjadi penting karena alasan berikut:

a. Persaingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis

b. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja

c. Bertahan hidup ditengah persaingan dengan pihak lain

d. Perintah dan mandate dari undang – undang

Jawaban dan pembahasannya soal no. 66

Dalam konteks pemerintahan, adaptasi dalam proses bisnis menjadi penting karena pemerintah perlu dapat bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, termasuk persaingan dengan pihak lain, seperti sektor swasta, organisasi internasional, atau negara lain. Pemerintah harus dapat menjaga relevansi, efisiensi, dan efektivitasnya dalam menyediakan layanan publik serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, adaptasi dalam proses bisnis pemerintahan menjadi krusial untuk memastikan kelangsungan dan kemajuan pemerintahan.

67. Pimpinan sebenarnya dalam organisasi adaptif adalah pimpinan yang mampu membawa sesuatu pada organisasi yang dipimpinnya, yaitu:

a. Perubahan teknis

b. Perubahan misi

c. Kemakmuran

d. Perubahan adaptif
Jawaban dan pembahasannya soal no. 67

Perubahan adaptif merujuk pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Pimpinan dalam organisasi adaptif harus mampu mengelola dan memfasilitasi perubahan yang diperlukan agar organisasi dapat bertahan dan berkembang. Ini meliputi perubahan dalam struktur, budaya, proses, dan strategi organisasi untuk menghadapi tantangan dan peluang baru yang muncul. Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai dengan deskripsi ini adalah perubahan adaptif.

68. Menghadapi volatility adalah dengan cara menegaskan:

a. Misi

b. Visi

c. Revisi

d. Remisi

Jawaban dan pembahasannya soal no. 68

Misi organisasi adalah tujuan utama atau alasan eksistensi organisasi tersebut. Dengan menegaskan misi, organisasi memiliki landasan yang jelas untuk bertindak dan bergerak maju, bahkan dalam situasi yang tidak stabil atau penuh fluktuasi. Misi yang jelas membantu organisasi tetap fokus pada tujuannya dan memandu pengambilan keputusan dalam menghadapi perubahan atau tantangan yang muncul. Oleh karena itu, menegaskan misi merupakan langkah penting dalam menghadapi volatility.

69. Kebijakan adaptif dikonseptualisasi oleh elemen kapabilitas systemdynamic governance berikut, kecuali:

a. Thinking ahead

b. Thinking along

c. Thinking again

d. Thingking across

Jawaban dan pembahasannya soal no. 69

Elemen-elemen kapabilitas system dynamic governance yang dikonseptualisasikan dalam kebijakan adaptif adalah sebagai berikut:

    • Thinking ahead: Berpikir ke depan atau merencanakan jangka panjang.
    • Thinking again: Berpikir kembali atau melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan atau tindakan yang sudah diambil.
    • Thinking across: Berpikir lintas atau mempertimbangkan implikasi dan dampak kebijakan secara menyeluruh, termasuk dampak pada berbagai aspek dan sektor. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah pilihan b, yaitu “Thinking along”.
Baca juga  Jurusan yang Cocok Untuk Anak IPA Saat Kuliah

70. Berikut ini adalah beberapa indikator yang menunjukan sebuah organisasi yang berkarakter adaptif, kecuali:

a. Agilitas

b. Status quo

c. Fleksibilitas

d. Responsive

Jawaban dan pembahasannya soal no. 70
    • Agilitas: Organisasi yang adaptif cenderung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul.
    • Fleksibilitas: Organisasi yang adaptif memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah dan memiliki proses yang fleksibel dalam pengambilan keputusan dan implementasi.
    • Responsive: Organisasi yang adaptif mampu merespons perubahan dengan cepat dan efektif, baik itu perubahan dalam lingkungan eksternal maupun internal.
    • Status quo: Status quo merujuk pada keadaan saat ini atau kebiasaan yang sudah mapan. Organisasi yang cenderung terpaku pada status quo mungkin kurang mampu beradaptasi dengan perubahan atau memiliki resistensi terhadap inovasi dan perubahan. Oleh karena itu, indikator yang tidak menunjukkan karakter adaptif organisasi adalah status quo

71. Negara bukan menjadi satu-satunya penyelenggara pemerintahan dan pelayanan public. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip dari konsep:

a. Governance

b. Government

c. Welfare state

d. New Public Service

Jawaban dan pembahasannya soal no. 71

Konsep “governance” mencerminkan cara pengelolaan dan pengaturan suatu entitas atau organisasi, yang tidak terbatas pada pemerintah saja, namun juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lain di dalam dan di luar struktur pemerintahan formal. Prinsip-prinsip governance menekankan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Salah satu prinsip penting dalam konsep governance adalah pengakuan bahwa negara tidaklah menjadi satu-satunya penyelenggara pemerintahan dan penyedia layanan publik. Hal ini berarti bahwa peran negara dalam mengelola pemerintahan dan menyediakan layanan publik tidaklah eksklusif, melainkan berbagi dengan sektor-sektor lain seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan bahkan individu-individu dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap peran serta aktif dari sektor-sektor non-pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan publik didasarkan pada pemahaman bahwa kebutuhan masyarakat dan kompleksitas masalah yang dihadapi tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh pemerintah semata. Sebaliknya, keterlibatan aktif dari berbagai pihak, seperti perusahaan, LSM, dan individu-individu, dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efektif dan inovatif.

Dengan demikian, prinsip bahwa negara bukanlah satu-satunya penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik adalah salah satu aspek utama dari konsep governance yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

72. Berikut ini adalah konsep yang mengandung prinsip-prinsip governance, kecuali:

a. Triple Helix

b. Penta Helix

c. Quadruple Helix

d. Collaboration
Jawaban dan pembahasannya soal no. 72
    • Triple Helix: Merujuk pada kolaborasi antara pemerintah, industri, dan universitas untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi.
    • Penta Helix: Sebuah model yang melibatkan lima sektor, yaitu pemerintah, industri, universitas, masyarakat sipil, dan media, dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.
    • Quadruple Helix: Konsep yang menambahkan dimensi keempat, yaitu inovasi, ke dalam model Penta Helix, sehingga melibatkan pemerintah, industri, universitas, masyarakat sipil, dan inovasi dalam proses pengembangan dan implementasi kebijakan.
    • Collaboration: Meskipun penting dalam konteks governance, collaboration bukanlah konsep yang secara khusus mengandung prinsip-prinsip governance, melainkan merupakan salah satu strategi atau pendekatan yang digunakan dalam praktik governance untuk mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

73. Apabila merujuk pada definisi dari “Collaborative Governance” yang dikemukakan oleh para ahli, maka dibawah ini adalah kolaborasi actor yang paling ideal apabila menggunakan prinsip governance:

a. Kolaborasi antara pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

b. Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Administrasi Negara dan Pemerintah Daerah

c. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi

d. Kolaborasi antara Kementerian, Akademisi dan Civil Society
Jawaban dan pembahasannya soal no. 73
    • Collaborative Governance menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan.
    • Kolaborasi antara Kementerian (pemerintah), Akademisi, dan Civil Society (masyarakat sipil) mencakup berbagai perspektif dan kepentingan yang beragam, memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
    • Melibatkan akademisi dapat memberikan wawasan dan penelitian yang mendalam, sementara melibatkan civil society memastikan partisipasi langsung dari warga negara dalam proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan.

74. Pernyataan berikut sesuai dengan prinsip governance, kecuali:

a. Pemerintah tidak menjadi satu – satunya actor dalam pelayanan publik

b. Pemerintah menjadi satu – satunya actor dalam pelayanan pubik

c. Civil Society menjadi salah satu actor dalam menyelenggarakan pelayanan publik

d. “triple Helix” merupakan salah satu konsep dalam pendekatan governance

Jawaban dan pembahasannya soal no. 74

Prinsip governance menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, menyatakan bahwa pemerintah menjadi satu-satunya actor dalam pelayanan publik bertentangan dengan prinsip ini. Sebaliknya, prinsip governance mengakui bahwa pemerintah tidaklah menjadi satu-satunya actor, dan keterlibatan sektor swasta, akademisi, civil society, dan masyarakat umum juga penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, pilihan yang sesuai dengan prinsip governance adalah pilihan a, c, dan d.

75. Karakteristik adaptif dibutuhkan makhluk hidup untuk, kecuali …

a. Makan dan minum

b. Bertahan hidup

c. Menghadapi perubahan

d. Menghadapi ancaman

Jawaban dan pembahasannya soal no. 75

Karakteristik adaptif pada makhluk hidup memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, menghadapi perubahan lingkungan, dan menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Namun, karakteristik adaptif tidak secara khusus berkaitan dengan kebutuhan makanan dan minuman, karena itu lebih terkait dengan fungsi biologis atau fisiologis makhluk hidup. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat adalah A. Makan dan minum.

Karakteristik adaptif pada makhluk hidup merujuk pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah atau menghadapi tantangan dan ancaman yang mungkin muncul. Kemampuan adaptif ini memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup dan berkembang biak di berbagai kondisi lingkungan.

    1. Bertahan Hidup: Karakteristik adaptif memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungan yang berubah atau sulit. Ini termasuk kemampuan untuk mencari makanan, mencari tempat perlindungan, dan mengatasi berbagai rintangan atau tantangan yang mungkin mengancam kelangsungan hidup.
    2. Menghadapi Perubahan: Lingkungan di sekitar makhluk hidup dapat berubah dari waktu ke waktu karena berbagai faktor seperti iklim, musim, dan interaksi dengan organisme lain. Karakteristik adaptif memungkinkan makhluk hidup untuk menyesuaikan perilaku, fisiologi, dan struktur tubuh mereka agar sesuai dengan perubahan lingkungan ini.
    3. Menghadapi Ancaman: Ancaman dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk predator, penyakit, atau bencana alam. Makhluk hidup yang memiliki karakteristik adaptif yang baik dapat mengembangkan strategi untuk menghindari atau mengatasi ancaman ini, seperti dengan bersembunyi, berkelompok, atau mengembangkan kekebalan terhadap penyakit.
    4. Reproduksi dan Evolusi: Karakteristik adaptif juga berperan dalam proses reproduksi dan evolusi makhluk hidup. Makhluk hidup yang memiliki sifat atau fitur yang memberikan keunggulan dalam bertahan hidup cenderung lebih mungkin untuk berkembang biak dan mewariskan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya, sehingga menyebabkan evolusi spesies.

76. Yang dimaksud dengan modalitas etika adalah …

a. Pelayanan yang berkualitas

b. Pelayanan yang relevan

c. Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual

d. Mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan

Jawaban dan pembahasannya soal no. 76

Modalitas etika merujuk pada cara atau metode dalam menghubungkan atau menjembatani antara norma moral atau prinsip-prinsip etika dengan tindakan faktual atau praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipegang. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat adalah C. Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual.

77. Berikut ini adalah manfaat kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintah, kecuali …

a. Meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan

b. Terciptanya integrasi antar kebijakan

c. Menghilangkan silo mentality

d. Meningkatkan kompetisi antar daerah
Jawaban dan pembahasannya soal no. 77

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan biasanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, menciptakan integrasi antar kebijakan, dan mengatasi silo mentality, yaitu pola pikir yang membatasi kerja sama antar unit atau departemen dalam sebuah organisasi. Namun, kolaborasi tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi antar daerah, melainkan untuk meningkatkan kerjasama antara daerah dalam rangka mencapai tujuan bersama dan memperbaiki pelayanan publik. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah D. Meningkatkan kompetisi antar daerah.

78. WoG juga dikenal sebagao pendekatan …

a. Interagency

b. Interrelationship

c. Interconnection

d. Collaboration

Jawaban dan pembahasannya soal no. 78

Pendekatan Whole of Government (WoG) mengacu pada pendekatan yang melibatkan kerjasama antara berbagai agensi atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks ini, istilah “interagency” mengacu pada kerjasama antara agensi atau departemen pemerintah yang berbeda untuk bekerja bersama dalam penyelesaian masalah atau pencapaian tujuan yang kompleks. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah A. Interagency.

Secara detail, pendekatan Whole of Government melibatkan beberapa aspek:

    1. Kerjasama antaragensi: WoG melibatkan kerjasama antara berbagai agensi atau departemen pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Ini termasuk berbagi sumber daya, informasi, dan keahlian untuk mengatasi masalah bersama atau mencapai tujuan tertentu.
    2. Integrasi kebijakan: Pendekatan WoG mendorong integrasi kebijakan, yang berarti bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan oleh berbagai agensi atau departemen harus koheren dan saling mendukung. Hal ini dapat mencegah tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh satu agensi tidak bertentangan dengan langkah-langkah yang diambil oleh agensi lainnya.
    3. Kohesi strategis: WoG juga berfokus pada pengembangan strategi yang kohesif dan terintegrasi untuk mencapai tujuan yang sama. Ini melibatkan penyusunan rencana kerja bersama dan pengelolaan sumber daya yang efisien untuk mencapai hasil yang optimal.
    4. Pemahaman terhadap Masalah Kompleks: Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menghadapi masalah kompleks dengan lebih efektif, karena dapat menggabungkan berbagai perspektif, pengetahuan, dan sumber daya untuk menemukan solusi yang holistik dan berkelanjutan.

79. Model interaksi yang terjadi dalam governance adalah sebagai berikut, kecuali …

a. Voluntary

b. Non Voluntary

c. Kolaboratif

d. Kerjasama
Jawaban dan pembahasannya soal no. 79
    1. Voluntary (Sukarela): Interaksi sukarela terjadi ketika berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat sipil, secara sadar memilih untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini dapat melibatkan berbagai bentuk kerjasama, termasuk kemitraan atau inisiatif bersama.
    2. Non Voluntary (Tidak Sukarela): Interaksi tidak sukarela terjadi ketika berbagai pihak dipaksa atau diharuskan untuk berinteraksi oleh kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas lainnya. Ini bisa berupa kewajiban hukum atau peraturan yang memaksa pihak-pihak tertentu untuk bekerja sama.
    3. Kolaboratif: Interaksi kolaboratif terjadi ketika berbagai pihak secara aktif bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan tanggung jawab. Ini melibatkan pembagian kekuasaan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
    4. Kerjasama: Sementara kerjasama sering kali dianggap sebagai bentuk interaksi yang mirip dengan kolaborasi, namun kerjasama lebih mencakup aspek kerja sama dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam lingkungan yang tidak selalu melibatkan kesepakatan atau komitmen yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, pilihan yang tidak sesuai dengan model interaksi dalam governance adalah D. Kerjasama.

80. Pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan yaitu …

a. Interagency

b. Interconnection

c. Interrelationship

d. Collaboration

Jawaban dan pembahasannya soal no. 80

Pendekatan interagency mengacu pada kerjasama atau kolaborasi antara berbagai lembaga atau agensi yang berbeda-beda, yang memiliki tanggung jawab atau kewenangan terkait dengan urusan atau masalah tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk mencapai tujuan bersama atau menangani masalah yang kompleks. Melalui pendekatan interagency, berbagai lembaga atau agensi dapat berbagi informasi, sumber daya, dan keahlian untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai dengan deskripsi adalah A. Interagency.

Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan secara detail pendekatan interagency:

    1. Kerjasama antar lembaga: Pendekatan interagency melibatkan kerjasama dan koordinasi aktif antara berbagai lembaga atau agensi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini termasuk lembaga-lembaga di tingkat pusat, daerah, atau bahkan internasional, tergantung pada sifat dan lingkup masalah yang sedang dihadapi.
    2. Tujuan bersama: Kolaborasi dalam pendekatan interagency bertujuan untuk mencapai tujuan bersama atau menangani masalah yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga atau agensi saja. Misalnya, dalam penanggulangan bencana alam, berbagai lembaga seperti badan penanggulangan bencana, badan kesehatan, dan badan pemadam kebakaran mungkin perlu bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda.
    3. Pembagian peran dan tanggung jawab: Dalam pendekatan interagency, penting untuk menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga atau agensi secara jelas dan terstruktur. Hal ini membantu dalam menghindari tumpang tindih dan konflik dalam pelaksanaan kegiatan atau kebijakan.
    4. Koordinasi informasi dan sumber daya: Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pendekatan interagency harus dapat berbagi informasi, data, dan sumber daya dengan efisien dan efektif. Koordinasi yang baik dalam hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan implementasi kebijakan yang lebih berhasil.
    5. Sinergi dan inovasi: Dengan melibatkan berbagai lembaga atau agensi yang memiliki keahlian dan perspektif yang berbeda, pendekatan interagency dapat menghasilkan sinergi dan inovasi yang menguntungkan. Kerjasama lintas lembaga ini dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Melalui pendekatan interagency, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah kompleks dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan. Ini merupakan salah satu bentuk praktis dari konsep governance yang menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

81. Istilah “asuransi budaya” yang memberikan banyak interpretasi di dalam sebuah organisasi, diperkenalkan oleh …

a. Liisa valikangas

b. Neo dan Chen

c. Peter Drucker

d. Weick

Jawaban dan pembahasannya soal no. 81

Liisa Valikangas adalah seorang ahli manajemen yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang budaya organisasi dan inovasi. Dia adalah penulis bersama buku “The Resilient Organization: How Adaptive Cultures Thrive Even When Strategy Fails” (2005) di mana dia membahas konsep “asuransi budaya”. Konsep ini mengacu pada strategi dan praktik yang diadopsi oleh organisasi untuk memastikan ketahanan budaya mereka dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Liisa Valikangas.

82. Fondasi organisasi adaptif terdiri atas, kecuali …

a. Prosedur

b. Lansekap

c. Pembelajaran

d. Kepemimpinan

Jawaban dan pembahasannya soal no. 82

Fondasi organisasi adaptif biasanya mencakup elemen-elemen seperti:

    1. Lingkungan atau Lansekap: Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal organisasi, termasuk tren, tantangan, dan peluang yang ada. Memahami lansekap memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan membuat keputusan yang tepat.
    2. Pembelajaran: Organisasi adaptif mendorong budaya pembelajaran yang kontinu, di mana anggotanya terlibat dalam refleksi, eksperimen, dan penyesuaian berkelanjutan. Ini memungkinkan organisasi untuk menggali pengetahuan baru, memperbaiki kinerja, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.
    3. Kepemimpinan: Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam membangun organisasi adaptif. Pemimpin harus mampu menginspirasi, memfasilitasi, dan mendukung proses pembelajaran dan adaptasi dalam organisasi.

Prosedur biasanya tidak dianggap sebagai fondasi organisasi adaptif. Meskipun prosedur dapat membantu dalam menjalankan operasi organisasi secara efisien, prosedur yang kaku atau terlalu formal dapat membatasi fleksibilitas dan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu, prosedur tidak selalu dianggap sebagai bagian dari fondasi organisasi adaptif.

83. Aktivitas membagikan data personal seseoang ke dunia maya adalah bentuk konten negatif …

a. Cyberstalking

b. Doxing

c. Hoax

d. Revenge porn

Jawaban dan pembahasannya soal no. 83
    1. Cyberstalking: Merujuk pada penggunaan internet atau teknologi digital untuk mengikuti, mengintai, atau melecehkan seseorang secara online. Ini mungkin termasuk mengirim pesan yang mengancam atau menakut-nakuti, memonitor aktivitas online seseorang secara berlebihan, atau menargetkan seseorang dengan informasi pribadi yang sensitif.
    2. Doxing: Merupakan tindakan mempublikasikan informasi pribadi seseorang secara daring tanpa izin mereka. Ini bisa mencakup informasi seperti alamat rumah, nomor telepon, alamat email, atau informasi keuangan. Doxing sering digunakan sebagai bentuk pelecehan atau ancaman terhadap seseorang.
    3. Hoax: Informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan untuk menipu atau menyesatkan orang lain. Hoax sering kali disebarkan secara massal melalui media sosial atau platform online lainnya dan dapat menyebabkan kepanikan, kebingungan, atau merugikan reputasi seseorang atau kelompok.
    4. Revenge porn: Merupakan praktik membagikan atau menyebarkan gambar atau video yang mengeksploitasi secara seksual seseorang, sering kali mantan pasangan, tanpa izin mereka dan dengan niat untuk mempermalukan atau merusak reputasi mereka.

Dari penjelasan di atas, jawaban yang paling sesuai dengan deskripsi yang diberikan adalah B. Doxing.

84. Sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, bisa mencuri informasi pribadi milik kita atau uang pemilik perangkat adalah fungsi dari …

a. Malware

b. Spyware

c. Ransomware

d. Worms

Jawaban dan pembahasannya soal no. 84
    • Malware: Istilah umum yang merujuk pada perangkat lunak berbahaya yang dibuat untuk merusak, mengganggu, atau mengambil kendali atas sistem komputer atau perangkat lainnya. Ini termasuk kategori seperti virus, worm, trojan, dan lainnya.
    • Spyware: Jenis malware yang dirancang untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam dari perangkat yang terinfeksi. Informasi yang dikumpulkan dapat meliputi kebiasaan browsing, kata sandi, data kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya.
    • Ransomware: Jenis malware yang mengenkripsi data pada perangkat korban dan meminta tebusan (ransom) untuk mendapatkan kunci dekripsi. Ini mengancam untuk mengunci akses pengguna ke data mereka sampai tebusan dibayar.
    • Worms: Jenis malware yang menyebar dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan, tanpa perlu campur tangan pengguna. Worms dapat mengirimkan salinan dirinya sendiri dari satu host ke host lainnya, menyebabkan penyebaran yang cepat dan luas.

Dari penjelasan di atas, fungsi yang paling sesuai dengan deskripsi yang diberikan adalah B. Spyware. Spyware berfokus pada pengumpulan informasi tanpa sepengetahuan atau izin pengguna, yang sering kali digunakan untuk tujuan yang merugikan.

85. Berikut adalah hak-hak digital yang harus kita pahami, kecuali …

a. Hak untuk mengakses

b. Hak untuk mengatur perangkat

c. Hak untuk merasa aman

d. Hak untuk berekspresi

Jawaban dan pembahasannya soal no. 85
    1. Hak untuk mengakses: Ini mengacu pada hak individu untuk mengakses informasi dan layanan di dunia digital tanpa hambatan yang tidak perlu. Ini termasuk hak untuk mengakses internet, platform online, sumber daya digital, dan lainnya.
    2. Hak untuk merasa aman: Ini merujuk pada hak individu untuk merasa aman dan terlindungi saat menggunakan teknologi digital. Ini termasuk perlindungan terhadap ancaman keamanan seperti malware, penipuan online, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi.
    3. Hak untuk berekspresi: Ini adalah hak individu untuk menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan mereka secara online tanpa takut akan sensor atau penindasan. Ini mencakup hak untuk berbicara, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi dan debat di platform digital.

Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Hak untuk mengatur perangkat. Meskipun pengguna memiliki hak untuk mengontrol pengaturan privasi dan keamanan perangkat mereka sendiri, itu tidak termasuk dalam hak-hak digital yang harus dipahami secara umum, yang cenderung lebih terkait dengan interaksi individu dengan lingkungan digital secara luas.

86. Pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi antara lain yang paling sesuai yaitu …

a. Sesuai kebijakan hak pengembangan ASN dalam Undang-Undang ASN

b. Sesuai kebijakan pembangunan nasional

c. Sesuai sistem pengembangan ASN

d. Salah semua

Jawaban dan pembahasannya soal no. 86
    • Kebijakan hak pengembangan ASN dalam Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) memperjelas pentingnya untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk terus meningkatkan kompetensi mereka. Undang-Undang ASN memuat ketentuan-ketentuan terkait pengembangan ASN, termasuk peningkatan kompetensi, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir.
    • Meskipun kebijakan pembangunan nasional (pilihan B) dapat memberikan arahan umum terkait prioritas pengembangan sumber daya manusia, pentingnya untuk meningkatkan kompetensi ASN secara khusus diatur dalam undang-undang ASN.
    • Begitu juga dengan sistem pengembangan ASN (pilihan C), yang meskipun penting, keberadaannya tidak memastikan pemahaman ASN akan pentingnya meningkatkan kompetensi mereka sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai adalah A. Sesuai kebijakan hak pengembangan ASN dalam Undang-Undang ASN.

87. Budaya berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan kriteria sebagai berikut kecuali :

a. ASN harus memahami sumber daya yang tersedia

b. ASN harus memiliki kode etik

c. Kode etik dapat dijabarkan kode perilaku

d. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan

Jawaban dan pembahasannya soal no. 87
    1. ASN harus memahami sumber daya yang tersedia: Ini penting agar ASN dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik.
    2. Kode etik dapat dijabarkan kode perilaku: Kode etik adalah panduan moral dan perilaku yang harus diikuti oleh ASN dalam menjalankan tugasnya. Kode etik biasanya dijabarkan dalam kode perilaku yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari ASN.
    3. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan: Budaya berorientasi pelayanan menekankan pentingnya melayani masyarakat sebagai prioritas utama dan sebagai sumber kebanggaan bagi ASN, karena mereka memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Jadi, jawaban yang tepat adalah b. ASN harus memiliki kode etik. Hal ini karena kode etik tidak selalu menjadi salah satu kriteria yang dijabarkan secara langsung ketika membicarakan budaya berorientasi pelayanan. Namun demikian, kode etik tetap penting dalam membentuk dan memelihara budaya tersebut dengan menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari ASN.

88. Satu hal yang mendasar yang membedakan inovasi di sektor publik dengan inovasi di sektor swasta adalah …

a. Penggunaan anggaran yang tidak profit-oriented

b. Pemberi layanan yang sudah diberi pelatihan

c. Transferabilitas inovasi

d. Kemudahan dalam akses teknologi

Jawaban dan pembahasannya soal no. 88
    • Inovasi di sektor swasta sering kali didorong oleh keuntungan finansial dan orientasi pada profitabilitas. Perusahaan swasta sering mengembangkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pangsa pasar, atau meningkatkan profitabilitas mereka.
    • Di sisi lain, inovasi di sektor publik biasanya didorong oleh tujuan pelayanan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Organisasi publik dan lembaga pemerintah menggunakan anggaran publik untuk mengembangkan inovasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan nilai sosial, bukan keuntungan finansial.
    • Pilihan B (pemberi layanan yang sudah diberi pelatihan) dapat berlaku baik untuk sektor publik maupun swasta, tetapi tidak secara langsung membedakan inovasi di antara keduanya.
    • Pilihan C (transferabilitas inovasi) adalah elemen yang bisa berlaku di kedua sektor, meskipun cara implementasi atau transfer inovasi mungkin berbeda-beda.
    • Pilihan D (kemudahan dalam akses teknologi) juga dapat berlaku di kedua sektor, tergantung pada situasi dan kondisi spesifik dalam masing-masing sektor.

Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai adalah A. Penggunaan anggaran yang tidak profit-oriented, karena hal itu membedakan prinsip dasar di balik inovasi di sektor publik dari inovasi di sektor swasta.

Setelah mempelajari Soal Evaluasi MOOC dan Pembahasan Jawaban di atas, maka kalian bisa melatih kemampuan kalian dengan menjawab soal pada link berikut : SOAL – Informasi Pendidikan (dikdasmen.web.id)

link tersebut dilengkapi nilai skor yang diperoleh. Selamat Mencoba dan terima kasih

Share :

Baca Juga

kesehatan mental

Artikel Pendidikan

Peran Penting Dukungan Sosial dalam Kesehatan Mental
jurusan kuliah

Artikel Pendidikan

Salah Masuk Jurusan Kuliah? Jangan Bingung, Ini Solusinya!
Arti Kewirausahaan

Artikel Pendidikan

Arti Kewirausahaan
Teori Belajar Humanistik Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran

Artikel Pendidikan

Teori Belajar Humanistik Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran
Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Artikel Pendidikan

Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Jurusan Ekonomi Dan Prospek Kerjanya

Artikel Pendidikan

Jurusan Ekonomi Dan Prospek Kerjanya
5 Fakta Ilmiah Kaitan Antara Game Dan Psikologis

Artikel Pendidikan

5 Fakta Ilmiah Kaitan Antara Game Dan Psikologis
jurusan Ilmu Komunikasi Dan Prospek Kerjanya

Artikel Pendidikan

Jurusan Ilmu Komunikasi Dan Prospek Kerjanya